You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Jembatan Penghubung Kali KBB Butuh Perbaikan
photo Folmer - Beritajakarta.id

Jembatan Penghubung Kali KBB Butuh Perbaikan

Warga Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, hingga saat ini menanti langkah Dinas Bina Marga DKI Jakarta guna memperbaiki pagar pembatas jembatan penghubung Kali Kanal Banjir Barat (KBB) yang roboh sejak beberapa bulan lalu.

Belum ada laporan yang masuk ke sini yang diajukan melalui kelurahan maupun kecamatan

Namun, perbaikan pagar pembatas jembatan penghubung kali KBB yang roboh ternyata belum dapat direalisasikan pada tahun ini.

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Suko Wibowo mengaku pihaknya belum menerima laporan terkait kerusakan pagar pembatas jembatan penghubung Kali KBB.

Jembatan Penghubung Kali KBB Membahayakan

Belum ada laporan yang masuk ke sini yang diajukan melalui kelurahan maupun kecamatan,” ujar Suko Wibowo saat dihubungi Beritajakarta,com, Kamis (27/8).

Suko mengungkapkan, pihaknya juga tidak menangani perbaikan jembatan penghubung KBB seperti yang dikeluhkan oleh warga Jati Pulo.

“Penanganan perbaikan tidak ditangani dinas, mungkin ditangani oleh Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat. Silahkan dicek di tingkat sudin,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, kondisi jembatan penyeberangan Kali KBB  yang menghubungkan antara wilayah Kelurahan Jati Pulo, Jakarta Barat dengan Jati Baru, Jakarta Pusat, sangat memprihatinkan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1171 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1149 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye918 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye915 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye836 personBudhi Firmansyah Surapati